Saatnya, Membentang Layar Muhammadiyah Jember

Persyarikatan Muhammadiyah dianalogikan sebagai perahu phinisi yang harus terus mengarungi samudra tantangan untuk mencapai visi, misi dan tujuannya dalam menegakkan amar makruf nahi mungkar serta membentuk masyarakat utama, Islam sebenar-benarnya begitupula yang seharusnya dijalankan oleh warga Muhammadiyah Jember. - illustration photo by charterworld.com
Hadir dan tumbuh bersama ummat dalam waktu yg lama, Muhammadiyah tak lagi memiliki jarak dengan masyarakat, persyarikatan menjadi elemen penting dalam terbentuknya 'civil society'.

Seperti halnya dalam pembangunan demokrasi, 'civil society' menjadi salah satu pilar ketahanan suatu negeri, disamping pemerintah, media dan TNI/Polri.

Maka lemah dan kuatnya masyarakat sipil sejatinya memiliki relasi denga peran dan performa Muhammadiyah dalam menjalankan misi yang diemmbannya dalam menciptakan masyarakat utama.

Sekian unsur dalam ketahanan negeri haruslah berinteraksi dan terhubung dalam suatu formula dan sistem yang canggih, agar pasang surut performa salah satu unsur tak menurunkan daya tahan dalam menjamin pembangunan yang kuat dan berkesinambungan.

Maka, marilah melihat di daerah kita masing-masing, bagaimana hubungan pemerintah daerah, media, 'civil society' (termasuk Muhammadiyah didalamnya) dan TNI/Polri.

Apabila hubungan diantara mereka baik, patut diharapkan pembangunan di daerah tersebut akan berlangsung dengan baik dan kondusif, bila tidak, tidak dipungkiri jika akan banyak energi terbuang sia-sia, pembangunan justru akan berjalan mundur.

Di kabupaten Jember, unsur atau kelompok 'civil society' tidak hanya Muhammadiyah, ada pula yang lainnya, baik yang sama sebagai ormas keagamaan maupun bukan, seperti LSM dan beratus kelompok masyarakat lainnya. Dalam unsur ini kolaborasi maupun kontestasi juga terjadi, tampak ataupun tersembunyi.

Selama kolaborasi dan kontestasi berlangsung sehat tentu patut disyukuri, bila sebaliknya, akan menjadi beban tersendiri dan memperlemah kekuatan civil society.

Di Jember, sebelum pilkada, konfigurasi 'civil society' dalam relasinya dengan unsur ketahanan daerah lainnya khususnya Pemkab (Pemerintah Kabupaten) tampaknya mengalami perubahan, setidaknya dalam tingkat persepsi.

Pengarusutamaan beberapa ormas, pokmas dan beberapa LSM mengalami revaluasi dan reformasi paska pilkada sebagai konsekuensi dinamika pada saat proses pilkada.

Idealnya, usai pilkada tak lagi ada residu yang tersisa. Namun tak demikan ternyata, meski Muhammadiyah secara organisasi tetap konsisten dengan khittahnya, namun aneka peran dan pengaruh yang dilakukan oleh para aktivisnya berakumulasi pada persepsi ada 'saham' Muhammadiyah dalam keberhasilan bupati Faida.

Persepsi yang makin terkonfirmasi dengan sikap bupati yang berbeda terhadap Muhammadiyah dibandingkan dengan bupati sebelumnya.

Dalam situasi ini, yakni masih kentalnya residu kontestasi dalam pilkada lalu dan kenyataan berubahnya konfigurasi pada berbagai elemen kekuatan di suatu daerah, sewajarnya Muhammadiyah untuk lebih waspada tanpa menjadikannya sebagai beban yang memusingkan kepala.

Bila perlu, jadikan tantangan baru yg apabila dapat disikapi dengan piawai, yakni cara pandang yang tepat dan langkah yang cermat akan menjadi investasi yang produktif bagi kepentingan misi Muhammadiyah bagi pemberdayaan dan pencerahan ummat.

Dalam perspektif dan konteks semacam ini, maka berbagai peristiwa dan kejadian kepemerintahan, kerakyatan dan keummatan akan langsung ataupun tidak menyeret dan dikait-kaitkan dengan persyarikatan meskipun hal tersebut sangat tampak dipaksakan.

Saatnya berlatih mendayung diantara banyak karang, khususnya bagi pimpinan diberbagai lini persyarikatan. Wallahu a'alam.


ditulis oleh:
Dima Akhyar, SH.
Wakil Ketua PDM Kab. Jember