Akademisi Teknik Lingkungan Unmuh Jember Sebut Banjir Sumatra Menunjukkan Kerusakan Ekologis di Titik Kritis

 

Akademisi Teknik Lingkungan Unmuh Jember Sebut Banjir Sumatra Menunjukkan Kerusakan Ekologis di Titik Kritis (Humas Unmuh Jember/JemberMu.com)

Bencana banjir yang melanda sejumlah daerah di Sumatra kembali menegaskan rapuhnya kondisi lingkungan di Indonesia. Kepala Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember (Unmuh Jember), Dr. Latifa Mirzatika Al-Rosyid, S.T., M.T., menilai peristiwa ini sebagai peringatan keras bahwa kerusakan ekologis, khususnya pada daerah aliran sungai (DAS), tata ruang, dan dampak perubahan iklim, telah berada pada level yang mengkhawatirkan.

Dr. Latifa menjelaskan bahwa banjir yang terjadi tidak bisa semata-mata dilihat sebagai akibat curah hujan yang tinggi. Menurutnya, bencana tersebut menunjukkan kompleksitas persoalan lingkungan yang telah berlangsung bertahun-tahun. Wilayah Sumatra, yang dalam beberapa dekade terakhir mengalami deforestasi masif, kehilangan kemampuan tanah untuk menyerap air. Berkurangnya tutupan hutan, meningkatnya erosi, dan sedimentasi sungai membuat limpasan permukaan meningkat signifikan.

“Jika DAS dalam kondisi rusak, hujan dengan intensitas sedang saja sudah bisa memicu banjir. Terlebih saat hujan ekstrem seperti yang terjadi sekarang,” ujarnya.

Ia menambahkan, perubahan iklim global turut memperburuk situasi. Suhu udara yang lebih hangat membuat atmosfer menampung lebih banyak uap air, sehingga hujan ekstrem jatuh dalam waktu singkat dengan volume lebih besar dari biasanya. Faktor cuaca seperti La Niña serta dinamika monsun Asia–Australia ikut memicu curah hujan tinggi di Sumatra. Kombinasi antara kerusakan DAS dan intensitas hujan akibat perubahan iklim inilah yang membuat banjir semakin sulit dikendalikan.

Selain itu, Dr. Latifa menyoroti pesatnya urbanisasi di berbagai kota di Sumatra yang tidak sejalan dengan peningkatan kualitas sistem drainase. Banyak saluran air tidak diperbesar mengikuti perkembangan kota, permukiman tumbuh di bantaran sungai, sementara tumpukan sampah kerap menyumbat aliran.

“Banjir yang terjadi bukan sekadar fenomena alam, tetapi konsekuensi dari pola pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan,” tambahnya.

Banjir besar juga membawa dampak serius pada kualitas air sungai dan sumber air warga. Air bercampur lumpur, limbah domestik, limbah pertanian, hingga luapan septic tank membuat sumur dangkal mudah tercemar. Kondisi ini meningkatkan risiko penyakit seperti diare, kolera, disentri, leptospirosis, hingga demam berdarah. Dr. Latifa mengingatkan bahwa masa pascabencana merupakan periode paling rawan karena kualitas air bersih biasanya menurun drastis.

Dalam penanganan banjir di Indonesia, ia menilai masih banyak hal mendasar yang sering terabaikan, di antaranya pendekatan pengelolaan dari hulu ke hilir yang belum terpadu, lemahnya tata ruang berbasis risiko, belum optimalnya penerapan solusi alami seperti wetland buatan dan sumur resapan, serta manajemen data hidrometeorologi yang belum memadai. Di sisi lain, sanitasi pascabencana acap kali luput dari prioritas, padahal berpengaruh besar terhadap kesehatan masyarakat. Ia menekankan pentingnya melibatkan akademisi sejak tahap perencanaan, bukan ketika bencana sudah terjadi.

Untuk fase darurat setelah banjir, Dr. Latifa mendorong pemulihan akses air bersih melalui klorinasi sumur, penggunaan air PDAM sementara, serta pembersihan lumpur dan sedimen yang membawa kontaminan. Pembersihan fasilitas umum, pengelolaan sampah pascabencana, dan perbaikan drainase juga harus segera dilakukan agar aktivitas warga dapat kembali normal.

Dalam jangka panjang, ia menegaskan perlunya rekayasa lingkungan berbasis DAS serta perpaduan antara pendekatan teknis dan ekologis. Rehabilitasi hutan, penanaman vegetasi riparian, pembangunan kolam retensi, wetland buatan, serta modernisasi drainase berbasis kajian hidrologi menjadi langkah penting untuk mencegah terulangnya bencana serupa. Desain infrastruktur juga harus menyesuaikan kondisi iklim masa kini yang jauh lebih ekstrem dibanding satu atau dua dekade lalu.

“Solusi teknis tidak akan cukup jika tidak didukung pendekatan ekologis dan kebijakan tata ruang yang tepat. Tanpa sinergi seperti ini, banjir akan terus berulang,” tegasnya.

Ia turut mengingatkan masyarakat agar lebih mengenali risiko wilayah masing-masing, menjaga kebersihan saluran air, tidak membuang sampah ke sungai, serta merawat ruang hijau di lingkungan sekitar. Menurutnya, upaya mitigasi banjir merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Serangkaian pandangan tersebut menunjukkan bahwa banjir besar yang melanda Sumatra bukan sekadar peristiwa musiman, melainkan penanda bahwa kondisi lingkungan di Indonesia telah berada di titik kritis.

Penulis : Humas Unmuh Jember