Dr. Abdul Mu'thi: Muhammadiyah hadir untuk memberi

Konsolidasi Organisasi - Pidato Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Dr. Abdul Mu'thi dihadapan kegiatan turba PWM wilayah 'tapal kuda' di Unmuh Jember, Ahad (9/10/2016). 

Ahad (9/10/2016), Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah Jember dan kota sekitar (Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo dan Lumajang) mendapat "siraman rohani" penyegaran dan motivasi dalam berdakwah memperjuangkan Islam melalui Muhammadiyah.

Kegitan turba dalam rangkan konsolidasi organisasi dengan tajuk "Memberi dan Mengabdi" yang dihelat oleh PWM Jawa Timur tersebut menghadirkan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Dr. H. Abdul Mu'thi, M.Ed.

Dalam kesempatan tersebut, Dr. Mu'thi didapuk untuk berpidato mengulas isu-isu terkini dan langkah-langkah strategis persyarikatan dalam perspektif kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berikut beberapa point penting yang disampaikan Abdul Mu'thi dalam pidatonya dihadapan 400 orang lebih peserta turba, antara lain:

Pertama,

Negara kita dibangun bersama parpol, oleh karena itu Muhammadiyah tidak anti-parpol akan tetapi bagaimana caranya Muhammadiyah dapat berperan walaupun kita tidak berafiliasi dengan partai manapun.

Dengan langkah seperti itu, Muhammadiyah dapat memiliki pergaulan lebih luas dan "lues". Dakwah kita akan terbantu dengan pimpinan parpol, oleh karena itu Muhammadiyah penting bermain "cantik" dengan dasar perjuangan berlandaskan dakwah.

Kedua,

Muhammadiyah telah menjejakkan diri supaya menjadi organisasi yang membangun bangsa dan negara. Dimulai dari berdirinya bangsa dan negara oleh KH. Ahmad Dahlan, Muhammadiyah sudah membangun bangsa dan negara.

Begitupula dengan Ir. Juanda yang menjadi menteri 10 kali itu juga kader Muhammadiyah. Bahkan hingga pensiunnya beliau kembali mengajar di Muhammadiyah. Bahkan Buya Hamka yg menyusun tafsir Al-Azhar adalah sebuah bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara.

Ketiga,

Dakwah itu harus ditempuh melalui banyak jalur. Jalur kultural, struktural dan jalur mobilisasi sosial.

Keempat,

Sebagai pimpinan Muhammadiyah tidak diperkenankan menjadi sub-ordinat di masing-masing daerah. Pimpinan Muhammadiyah levelnya sama dengan pimpinan daerah kabupaten. Khutbah di masjid itu penting tapi khutbah di DPRD juga tidak kalah penting.

Sehingga dalam berjuang untuk "Jihad Konstitusi" seperti UU organisasi masyarakat tidak akan berhasil bila kita berpangku tangan. Tapi melalui diskusi dan komunikasi intensif dengan pimpinan yang ada di partai. Namun demikian, Muhammadiyah tidak diperkenankan meminta-minta.

"Muhammadiyah hadir untuk memberi," pungkasnya. ● Iffan Galant